Medan, KOMPAS TV – Sejumlahaktivis dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Perhimpunan Pergerakan 98 meriliskan sepuluh poin pernyataan untuk menandai ulangtahun ke-27 Reformasi.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Medan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, Ketua Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang menyatakan penolakannya terhadap usulan memberi gelar pahlawati kepada Presiden RI kedua Soeharto dan sebaliknya mendukung gagasan memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
“Sahat Simatupang juga mengajak agar Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, penembakan mahasiswa serta penghilangan paksaaktivis yang terjadi pada Mei 1998,” katanya.
Selama sementara ini, Bendahara Perhimpunan Pergerakan 98, Romy Hs menyatakan bahwa mengingat kondisi politik negeri kita sekarang, paraaktivis 98 merasakan penurunan kualitasdemokrasi. Ini tercermin dari adanyaproposal untuk memulihkankembali pilihanpresiden ke dalam tanganMajelisPermusyawaratanRakyat atauMPR.
“Pemilihan presiden tidak boleh mundur dipilih MPR. Pemilihan presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi. Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Upaya mengembalikan isi UUD 1945 ke aslinya adalah upaya mengembalikan presiden dipilih MPR begitu juga gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dipilih DPRD.” kata Romy Hs.
Selain itu, Romy Hs mengatakan, sikap aktivis 98 mendesak regulasi mempermudah persyaratan calon independen pada pemilihan kepala daerah 2029 dengan cukup persyaratan 1 persen bukan 6,5 persen hingga 10 persen seperti Pilkada 2024.
Beberapa puluhaktivis tersebut juga menunjukkan dukungannya terhadap tuntutan yang disampaikan oleh beberapa kelompok kepadaMahkamahKonstitusi sebagai upaya konstitusional masyarakat berkaitan denganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2025 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 34 Tahun 2004 tentangTentaraNasionalIndonesia.
Perhimpunan Pergerakan 98 juga mengkritik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena hingga kini belum menunjukkan tekad yang kuat dalam pemberantasan korupsi.
Mantan Direktur Eksekutif Walhi Sumut Job Rahmad Purba serta mantanaktivis dariUniversitas Negeri MedanOsrielLimbong mengomentari penguatan yang dialami oleh kondisiekonomisekarang, hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja berskala besar dan tingkatpenganggunuan.
” Pendapatan orang awam semakin berkurang, sementara ancaman pemutusan hubungan kerja mendominasi generasi muda yang produktif serta para lulusan universitas. Pemerintahan belum berhasil menciptakan lebih banyak pekerjaan sebagaimana dijanjikan oleh Prabowo-Gibran untuk membuat 19 juta posisi baru. Bahkan bidang usaha startup yang menjadi bangga Presiden ke-7 Jokowi berturut-turut mulai gulung tikar,” ungkap Job Purba.
Aktivis dari Asosiasi Gerakan 98 pun menyerukan kepada pemerintah untuk benar-benar mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan keadilan sosial yang adil.
Pada kesimpulan dari pernyataan mereka, Wakil Ketua Perhimpunan Pergerakan 98 Ade Irawan Sinik serta Ihutan Pane mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap RUU penjualan paksa harta benda dan juga berkomitmen dalam upaya memerangi premanisme, penghapusan judi, serta anti-narkoba dengan tujuan melindungi pemuda.
Penasihat Perhimpunan Pergerakan 98, Timbul Manurung dan Job Rahmad Purba mengatakan sikap politik ini lahir lahir dari perenungan kondisi bangsa Indonesia saat ini. (rel)
