PR GARUT-
Bau tidak beres sekali lagi muncul dari badan Usaha Milik Daerah (UMD) Tirta Intan Garut. Kepala DPP Partai Nasionalis Muda, Yogi Iskandar, mengekspresikan keprihatinannya mengenai sejumlah kebijakan Bupati Garut yang dianggap aneh, mulai dengan pemecatan tiga direktur sampai membuka registrasi untuk posisi direktor baru yang dipersepsikan sebagai prosedur cepat dan mendadak.
Yogi, yang telah dari awal memantau perubahan di dalam BUMD itu, menyatakan keterkejutannya terhadap keputusan Pemkab yang langsung membuka proses penerimaan calon direktur baru tak lama sesudah penarikan tiba-tiba ketiganya dari posisi pemimpin PDAM.
Internal PDAM masih ramai diperbincangkan ketika tiba-tiba pada tanggal 19 diadakan perekrutan untuk posisi direktur. Hal ini tentunya sangat tidak biasa. Mengapa segera seperti itu? Ada apa yang mendesak? Saya curiga hal tersebut menunjukkan adanya motif tertentu serta indikasi dari ‘pembayaran balasan’ dalam ranah politik,
tegas Yogi saat berbicara dengan Pikiran Rakyat Garut, Minggu (25/5/2025).
Yogi juga menggarisbawahi ketidakkonsistenan pada cara penonaktifan tiga direktur PDAM Garut yang dikerjakan oleh Bupati Garut selaku Kuasa Pemegang Modal (KPM). Dalam pandangannya, walaupun otoritas itu valid dari segi legalitas, tetap saja perlu dijalankan dengan tepat aturan dan terbuka untuk publik.
Mengapa tiga direktur dipecat tanpa alasan yang cukup jelas? Jika sebenarnya mereka tak kompeten, dimana hasil evaluasinya? Dimanakah laporannya? Kini hal ini menjadi teka-teki. Bisa saja ada pengaruh kesombongan kekuasaan yang sudah mencampuri urusan ini,
kata Yogi.
Yogi menyebutkan bahwa dia sedang mengumpulkan informasi dan bersiap untuk bertemu dengan Bupati Garut guna mendapatkan penjelasan langsung terkait keputusan itu.
Untuk menanggapi kekhawatiran publik dengan tindakan nyata, Yogi mendampingi saran bahwa pemilihan calon direktur PDAM harus berlangsung secara transparan dan termasuk melalui debat antar kandidat yang dapat diikuti oleh warga setempatk.
Sudah saya sampaikan proposal ini ke Wakil Bupati Putri Karlina, sepertinya mendapat persetujuan. Rakyat perlu mengetahui visi dan misi dari semua kandidat, tak seharusnya ada hal yang disembunyikan,
ujarnya.
Menurut Yogi, kejernihan informasi merupakan hal utama supaya masyarakat bisa mengukur kemampuan calon-calon tersebut, terlebih dalam mengatasi berbagai permasalahan dasar yang sudah lama menyulitkan PDAM.
Jejak Prestasi Direksi Lama
Sebaliknya, Yogi malah mengkritisi alasannya untuk pemecatan direktur sebelumnya, yang justru dipandang sudah meraih berbagai pencapaian. Dia menyinggung tentang Aja Rowikarim, mantan Direktur Utama PDAM Garut, sebagai sosok yang sukses mentransformasikan posisi finansial perusahaan dari tersapu krisis menjadi stabil.
Menurut laporan media, Aja Rowikarim berhasil menyelesaikan hutang PDAM melebihi angka Rp 7 miliar. Bahkan pegawai yang dulunya tidak dibayar dalam beberapa bulan terakhir, saat ini dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak,
ungkapnya.
Dia juga menekankan tentang reformasi dalam negeri yang telah diterapkan saat pemerintahan Aja, termasuk implementasi sistem pembayaran daring guna meminimalisir kerugian dan memberhentikan beberapa individu tidak bertanggung jawab di lingkungan perusahaan.
Jika saja timnya sukses menyelematkan PDAM, para calon direktur yang baru perlu menjadi lebih handal daripada mereka. Jika tidak demikian, Bupati Garut wajib siap bertanggung jawab di depan publik.
tandasnya.
Yogi menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Aja Rowikarim, PDAM Garut diberitakan telah membuat catatan baru dalam sejarahnya. Menurut informasi dari sumber yang dapat dipercaya, perusahaan milik negara tersebut sukses mendapatkan laba dividen kurang lebih Rp 300 juta untuk kali pertamanya semenjak didirikan.
“Ini bukan angka kecil untuk ukuran BUMD yang sebelumnya dilingkupi utang dan masalah internal. Kalau benar begitu, Bupati harus jujur, ini bukan soal loyalitas politik, tapi soal kualitas kepemimpinan,”
katanya.
Di akhir penjelasannya, Yogi mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk melakukan evaluasi terhadap jalur keputusan dalam tubuh PDAM, karena air bersih merupakan suatu keperluan fundamental bagi warga masyarakat.
PDAM bukanlah wadah untuk membayar utang politik. Pastikan masyarakat di Garut tak menjadi korban atas hal ini. Lakukan proses perekrutan secara jujur, terbuka, serta adil. Penting juga melakukan wawancara dengan semua pegawai supaya data lebih dapat dipercaya dan tidak ada kecenderungan tertentu,
pungkasnya.***
