.CO.ID –
JAKARTA.
Pemerintah berencana untuk mengaktifkan para preman yang bermaksud berganti dan menjadi individu yang lebih baik melalui sebuah program pelatihan.
“Sesuai arahan Bapak Menko Polkam, pemerintah harus hadir untuk dapat mengarahkan, agar mereka bisa dibina dan diberdayakan secara positif,” kata Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopohukam), Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).
Eko berkunjung ke Kantor Polisi Resor Pelabuhan Tanjung Perak serta Badan Koordinasi Keamanan dan Politik (Bakesbangpol) Propinsi Jawa Timur.
Pada kunjungan itu, ia menekankan pentingnya adanya area pendampingan untuk para praktisi premanisme serta bagi mereka yang bermaksud bertobat menjadi preman.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi di antara berbagai instansi pemerintahan untuk memerangi tindakan premanisme.
Ini merupakan prioritas utama pemerintah untuk menjamin kestabilan nasional serta mendorong lingkungan berinvestasi yang menguntungkan. Sebab, banyak kelompok radikal melakukan pemerasan melalui organisasi kemasyarakatan.
“Masih terdapat banyak preman yang memasuki ormas guna mendapatkan bagian mereka, hal ini tentunya perlu dipertimbangkan langkah-langkah penghapusan fenomena tersebut,” ungkap Eko.
Dalam kesempatan itu, Marsda Eko menyatakan bahwa Bakesbangpol Jatim sudah melaksanakan penilaian terhadap ormas yang memiliki potensi untuk mengacaukan kestabilan di wilayah setempat.
“Disampaikan pula bahwa koordinasi berkala dengan petugas keamanan dan pemuka masyarakat semakin ditingkatkan untuk mendeteksi masalah sejak awal dan menghindari konflik sosial,” jelasnya.
Eko menyebutkan bahwa pihak kepolisian lokal bersikap proaktif dalam menangani laporan dari publik, tetapi mereka mengalami kesulitan pada tahapan proses hukumnya.
“Kurangnya petunjuk fisik, kesulitan dalam menemukan saksi yang mau memberikan testimonial, ditambah dengan metode pelaku yang sering kali diubah dan bersifat mengintimidasi,” jelas Eko.
Deputi Kominfo Kemenkopolkam ini menekankan bahwa premanisme merupakan ancaman nyata bagi ketertiban masyarakat dan roda perekonomian.
“Pemerintah tidak bisa membiarkan ketakutan dan intimidasi berkembang di tengah masyarakat,” ujar Marsda Eko Dono.
Marsda Eko Dono juga menyebutkan bahwa Kemenko Polkam bakal tetap mengawasi serta menilai proses penghapusan premanisme di seluruh wilayah.
“Langkah ini akan tetap dipantau untuk memastikan bahwa ia tidak berakhir hanya pada titik ini. Kami menginginkan warga merasakan keamanan tanpa adanya perampokan dan pengancam,” tandasnya.
Artikel ini dipublikasi di Kompas.com berjudul “Pemerintah Siap Dorong Preman yang Mau Berganti”. Baca selengkapnya di sini:
https://nasional.kompas.com/read/2025/05/12/21265471/pemerintah-akan-berdayakan-preman-yang-ingin-berubah
.
