,
Jakarta
– Presiden DPR RI
Puan Maharani
Mengefokuskan kesiapan keuangan negara untuk menanggapi anjuran penyediaan dana dukungan kepada partai politik. Puan menyampaikan pesannya agar tidak terjadi penghirasan kondisi dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
”
Dana partai politik
Yang ditawarkan sebenarnya intinya adalah untuk mencegah terjadinya korupsi,” katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu, 25 Mei 2025. “Namun, yang perlu kami pertimbangkan selanjutnya yaitu apakah anggaran pemerintah negara tersebut cukup?”
Puan tidak banyak membahas mengenai besaran bantuan yang sebaiknya dialokasikan kepada partai politik. Anggota PDIP ini menyatakan bahwa ide tersebut dapat diperhitungkan.
“Apa hal tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat, mari kita tinjau terlebih dahulu bagaimana perkembangannya,” ujar Puan selanjutnya.
Ide memberikan subsidi kepada partai politik ini muncul dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut bahwa instansiya telah beberapa kali mensarankan pemerintah agar mendistribusikan dana dukungan untuk partai-partai tersebut.
Menurut Fitroh, akar masalah utama korupsinya terletak pada biaya politik yang sangat tinggi agar bisa menempati posisi sebagai seorang pejabat, mulai dari level desa sampai kepresidenan. Menurut pemaparan Fitroh, setiap pejabat yang kini menjalani tugasnya tentu sudah berinvestasi dengan jumlah uang yang besar dan banyak di antara mereka didukung oleh beberapa investor.
“Nah, bagaimana imbal-baliknya? Biasanya pada kasus-kasus korupsi, saat seseorang menempati posisi penting pasti akan mempermudah para pengusaha tersebut untuk mengambil alih proyek-proyek di wilayah itu. Hal ini sulit dibantahkan dan kerap terjadi,” ujar Fitroh dalam sebuah webinar, Kamis, 15 Mei 2025.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Departemen Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pihaknya membuka pintu bagi peninjauan ulang atas usulan tersebut.
KPK
Usulan penambahan anggaran bagi partai politik dapat dipertimbangkan apabila sasarannya adalah pemberantasan korupsi.
Menurut Hasan, ide tersebut harus ditelaah dengan mempertimbangkan aspek-aspek bantuannya, agenda operasionalnya, ketersediaan anggaran sampai kapabilitas finansial pemerintahan. “Jika terdapat anjuran untuk meningkatkan hal-hal semacam ini, nantinya dapat dievaluasi dan dibahas lebih lanjut,” ungkap Hasan saat berada di ruang kerjanya, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025.
Hendrik Yaputra
turut serta menulis artikel ini
