PIKIRAN RAKYAT
– Partai PDI Perjuangan menyerukan agar penyusunan kembali sejarah Indonesia yang digagas oleh Pemerintah harus dilaksanakan secara akurat dan didasari oleh fakta-fakta historis, bukannya hanya bergantung pada narasi dari salah satu pihak saja.”Untuk menulis sejarah tersebut, harap pastikan sangat akurat mengikuti fakta historis. Jangan ‘صند
his story
’, bukan
story
mereka yang berhasil tetapi sungguh-sungguh
story
“, kisah dan sejarah perlawanan bangsa kita,” ucap Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat usai upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Jakarta pada hari Minggu, 1 Juni 2025, demikian dilaporkan oleh Antara.Djarot juga menekankan untuk tidak menyembunyikan bagian apapun dari sejarah bangsa saat penyusunan kembali sejarah yang tengah dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan tersebut.
“Sebaiknya tidak menutup-nutupi riwayat tersebut, hendaknya tak merubah fakta dalam catatan sejarah, oleh karena itu saat menyusun histori, perlu dilaksanakan secara transparan,” katanya.
Pada kasus tersebut, Djarot menyebutkan bahwa perayaan HUT Kelahiran Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni sempak dihentikan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) saat era pemerintahan Orde Baru.
Perayaan Hari Lahir Pancasila sempat dihentikan setelah kematian Presiden Pertama RI Soekarno pada tahun 1970. Hal ini menurut pendapat sejarawan Nugroho Notosusanto yang menyatakan bahwa tanggal 1 Juni bukan merupakan hari kelahiran Pancasila.
“Dan hal tersebut dikoreksi serta disempurnakan oleh para sejarawan,” ucap Djarot.
Anggaran Sebesar Rp 9 Miliar Disahkan
“Anggarannya telah disetujui sebesar Rp9 miliar melalui APBN. Hal ini sudah terselesaikan dan kami laporkan kepada DPR tujuh bulan yang lalu,” jelas Fadli ketika bertemu dengan media di Cibubur, Jawa Barat, pada hari Minggu, 1 Juni 2025.
“Anggaran telah disusun, dan prosesnya pun sudah berlangsung. Jika tak tersedia dana tersebut, bagaimana mungkin diskusi tentang penyuntingan kembali sejarah dapat dijalankan?” tuturnya sambil melanjutkan.
Musbud Fadli menyebutkan bahwa mereka bertujuan untuk menggelar pengujian publik minimal di bulan Juli.
“Hingga saat ini kami menargetkan bahwa kemungkinan pada bulan Juli akan ada pengujian publik. Sekitar (bulannya),” katanya.
Dia menyebutkan bahwa pembaharuan buku-buku sejarah Indonesia dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari 113 penulis, 20 editor untuk setiap volume, serta tiga editor utama.
Menurut orang itu, kelompok peninjau ulang buku-buku sejarah Indonesia berisikan para ahli sejarah serta pakar di bidang arkeologi, geografi, dan cabang-cabang ilmu humaniora lainnya yang berasal dari Aceh sampai Papua.
Fadli menjelaskan bahwa nantinya buku sejarah akan diperbaharui dengan pendekatan yang melibatkan banyak pihak dan menonjolkan sudut pandang berpusat pada Indonesia, mencakupi dari sejarah permulaan negeri ini hingga ke tahap pemilihan umum terkini melewati periode kolonialisme, peperangan kemerdekaan, serta zaman reformasi.
Sebelumnya, Fadli menyebut bahwa proses pembaruan buku sejarah Indonesia akan dimulai pada Januari 2025 dan dijadwalkan selesai pada Agustus 2025.
