, Jakarta — Menurut pengungkapan dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia, masyarakat di Indonesia menunjukkan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap TNI daripada Polri.
Informasi tersebut muncul berdasarkan hasil penelitian terkini yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia antara tanggal 17 sampai 20 Mei 2025 kepada sebanyak 1.286 partisipan, dengan ketepatan diperkirakan sekitar 2,8 persen dalam taraf keyakinan 95%.
Burhanuddin Muhtadi, pendiri Lembaga Indikator Politik Indonesia, menyebutkan bahwa sebanyak 85,7% warga negara di Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibandingkan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang mendapatkan angka kepercayaan dari masyarakat mencapai 72,2%.
Berdasarkan penjelasan Burhanuddin, 61,8% responden mengaku cukuppercaya pada TNI, sementara itu 23,9% lainnya menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Akan tetapi, terdapat pula 12,3% dari jumlah tersebut yang kurang atau sama sekali tak memiliki rasa percaya pada institusi militer tersebut.
Saat ini, bagi lembaga Bhayangkara, Burhanuddin menyatakan bahwa baru sebanyak 13,3% warga negara yang benar-benar mempercayai Kepolisian Republik Indonesia (PolRI), sementara 58,9% lainnya cukup yakin dengan kinerja Polisi tersebut. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa terdapat pula 22% dari masyarakat yang kurang atau bahkan sama sekali tak memiliki kepercayaan pada Polri.
“Pada responden yang tak memberikan jawaban atau mengaku tidak mengetahui, Polri mencatat sebesar 5,1% dan TNI 3,8%,” katanya saat berbicara di Jakarta pada hari Selasa (27/5).
Burhanuddin menyebutkan bahwa generasi dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap Polri adalah generasi milenial, mencakup 25,2% dari seluruh responden berusia millennial dalam survei Indikator Politik Indonesia yang melibatkan 35%.
Menurut Burhanuddin, TNI tak dipercaya sebanyak 15,2 persen di kalangan generasi baby boomers dan setelahnya.
Meskipun begitu, Burhanuddin mengatakan bahwa kebanyakan orang di masyarakat saat ini masih tetappercaya pada kedua institusi negara itu.
” Tentu saja hal ini merupakan aset berharga untuk pejabat pemerintah,” katanya.
