.CO.ID, TOKYO —
Pada tanggal 21 Mei 2025, Taku Eto, sebagai Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF) dari Jepang, memilih untuk mengundurkan diri. Dia adalah orang pertama di kabinet Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba yang meninggalkan posisinya tersebut. Politikus berpengalaman ini dari Partai Demokrat Liberal (LDP), menjabat selama setengah masa jabatan saja.
Pengunduran dirinya terjadi setelah dia mengumumkan pada publik bahwa dia tak pernah membeli beras karena selalu diberikan oleh para pendukung. Komentar tersebut menuai kritik pedas dari kalangan umum serta anggota parlemen Jepang yang merasa itu merupakan sikap kurang peka dalam situasi dimana harga beras sedang melambung tinggi. Akhirnya, pengunduran diri ditetapkan sebagai langkah politik untuk mengecilkan dampak negatif dan melestarakan citra Partai Demokrat Liberal jelang pemilu Majelis Tinggi Jepang di musim panas kali ini.
Budaya mengundurkan diri (
Daijin o jin’in suru
Perdana Menteri, para menteri, dan politisi Jepang sering menghadapi kritikan dari publik, ini bukan sesuatu yang langka. Tetapi pengunduran diri menteri bidang Peternakan, Hutan, dan Nelayan karena menyampaikan statemen yang tidak tepat pada saat harga beras sedang meningkat drastis selama dua tahun terakhir merupakan kejadian pertama di negara berbunga cherry tersebut.
Alasan Utama Kenaikan Harga Beras
Alasan meningkatnya harga beras di Jepun dikarenakan adanya kebutuhan besar yang melebihi persediaan beras tersedia. Defisit dalam stok beras dimulai pada musim panas 2023 saat produksi padi gagal mencapai sasarannya. Produksi padi menurun karena dampak perubahan iklim yang berujung pada suhu ekstrem, hal ini kemudian mereduksi cadangan beras yang akan disebar distribusinya selama tahun-tahun 2024 dan 2025.
Selain penurunan stok beras, kenaikan harga beras disebabkan oleh meningkatnya permintaan beras oleh restoran akibat lonjakan jumlah wisatawan ke Jepang pasca pandemi COVID-19.
Kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh inflasi, karena inflasi memperbesar biaya masukan variabel untuk bertani padi. Selain itu, permasalahan demografis seperti tingkat kelahiran yang rendah juga memberi kontribusi pada kenaikan harga beras. Saat ini cukup sulit mendapatkan pemuda Jepang yang bersedia bekerja sebagai petani di daerah pedesaan Jepang. Ini mengindikasikan bahwa proses pergantian generasi serta penyegaran tenaga kerja di bidang pertanian belum optimal.
Masalah Distribusi
Menghadapi peningkatan harga beras di pasaran, Pemerintah Jepang mulai merilis stok beras nasional ke pangsa pasar pada awal Maret 2025. Tindakan semacam itu biasanya baru ditempuh usai terjadi bencana alam. Meski demikian, sampai bulan Mei 2025, hasil tersebut masih belum mencerminkan perubahan signifikan. Seorang penulis yang berdomisili di Setagaya, Tokyo, menyebut bahwa ia membeli lima kilogram beras dalam kemasan akhir Mei dengan biaya total 4.320 yen; angka ini meningkat dua kali lipat jika kita bandingkan dengan periode serupa tahun sebelumnya.
Pemerintah Jepang menyatakan bahwa harga beras belum menurun dikarenakan mayoritas beras yang telah dijual belum mencapai para pengecer atau eceran. Berdasarkan hal ini,
Zen-Noh
(Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Pertanian Jepang) hanya menjual sekitar 55.000 meter kubik beras ke pedagang grosir dari total 200.000 ton yang diterima Zen-Noh dari stok nasional pemerintah. Ini menunjukkan adanya kendala dalam sistem distribusi dan logistik beras di Jepang.
Masalah pengelolaan beras di Jepang berhubungan dengan kondisi demografis yang mengakibatkan kurangnya supir untuk truk-truk angkutan logistik. Di samping itu, aturan yang memfasilitasi penjualan langsung oleh para petani kepada pedagang eceran tanpa melewati distribusi dari pihak ketiga juga menyulitkan dalam pemantauan dan kontrol jalur pasokannya. Hal ini pada gilirannya menciptakan penyediaan beras di pasar yang tidak seragam serta sulit ditemukan secara konsisten.
Perilaku masyarakat (
consumer behaviour
Jepang yang biasanya mengumpulkan persediaan makanan akibat keadaan darurat turut mempersulit pendistribusian beras dengan cara mengosongkan stok di gerai ritel lebih cepat. Semua elemen tersebut menjadikan penggunaan cadangan padi nasional menjadi kurang efektif untuk meredam fluktuasi harga dan suplai di pasar, sehingga masalah kelaparan masih berlanjut.
Komoditas Ekonomi Politik
Peristiwa tingginya
Harga beras di Jepang serta pengunduran diri Menteri Taku Eto sebelum pemilu Majelis Tinggi pada musim panas menggarisbawahi fakta bahwa sumber pangan adalah komoditas yang memiliki aspek ekonomi-politik di sebuah negera. Ketersediaan beras di Jepang selama tiga bulan belakangan ini memperlihatkan hubungan rumit antara urusan ekonomi dan politik yang saling berkaitan.
Makanan utama seperti nasi atau gandum dikenal sebagai komoditas dengan aspek ekonomi dan politik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa produk-produk tersebut merupakan sumber daya penting untuk kelangsungan hidup harian warga setiap hari, namun juga berperan dalam bidang politik yang dapat mengarah pada pembentukan kebijakan pemerintahan, pergeseran kuasa, dan stabilitas sosial sebuah negeri. Sebagai ilustrasi dari hal ini adalah situasi di Tunisia dan Mesir dimana krisis makanan beserta peningkatan biaya kebutuhan pokok telah mengepalai protes massal sehingga menyebabkan jatohnya rezim kepemimpinan Presiden Ben Ali dan Hosni Mubarak.
Yang terjadi di Jepang mestinya bisa menjadi pembelajaran untuk Indonesia, kedua negeri tersebut memiliki rakyat yang utamanya mengonsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat. Bila dilihat dari keadaan bisnis pertanian beras mereka saat ini, Indonesia dirahmati dengan situasinya karena para petani padi di Jepang hanya dapat melakukan penanaman satu kali dalam setahun, sementara itu petani di Indonesia sanggup melaksanakannya hingga tiga atau bahkan empat kali tiap tahunnya. Lokasi geografis memberikan dampak pada variasi cuaca antar ketig buah bangsa tersebut sehingga membentuk selisih waktu panen. Selisih frekuensi masa tanam padi turut mendongkrak tingkat hasil panennya. Berdasarkan data Departemen Pertanian AS (USDA), total output gabungan beras Jepang serta Indonesia pada periode 2023 lalu berturutturu adalah sebesar 7,48 juta kilo meter kubik dan 34 juta ton.
Pantas bagi kita untuk memberikan apresiasi atas tindakan institusi terkait dengan pangan seperti Kementerian Pertanian, Lembaga Pangan Nasional, serta Bulog karena telah melaksanakan serangkaian langkah penting demi memastikan bahwa persediaan beras negara cukup untuk memenuhi permintaan publik guna mendukung stabilitas politik pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam catatan penulis, beberapa upaya yang berhasil diterapkan antara lain dimulai dengan proses penyerapan hasil panen oleh Bulog. Selama periode kedudukan Presiden Prabowo, Perum Bulog menjadi lebih proaktif dalam merampungkan pengambilan langsung produk panenan dari para petani di seluruh wilayah. Pendekatan “jemput bola” tersebut sangat membantu dalam meningkatkan ketersediaan simpanan beras milik pemerintah serta stabilisasi harga di level produsen.
Kedua, ada peningkatan produksi lokal. Menteri Pertanian Amran Sulaiman berusaha memperbesar area tanaman, memberikan subsidi pada pupuk, serta mendistribusikan alat-alat mekanis pertanian dengan skala besar guna meningkatkan efisiensi kerja. Di samping itu, penggunaan teknologi canggih dan metode bertani yang tepat pun ditingkatkan demi mencapai hasil panen maksimal di wilayah-wilayah utama produksi beras.
Ketiga, upaya memperkuat stok beras cadangan milik pemerintah (CBC). Saat ini jumlah CBC sudah melampaui angka 3,8 juta ton hingga bulan Mei 2025, capaian tertinggi dalam sejarah 57 tahun belakangan ini. Pemerintah Indonesia sedang bersiap membuat gudang penyimpanan darurat tambahan dan lebih banyak lagi gudang kunci di semua bagian negara untuk memastikan bahwa hasil panen dapat disalurkan dan disimpan dengan baik. Ini sangat penting supaya distribusi bisa dilakukan dengan rata-rata apabila CBC dimasukkan ke pasaran.
Keempat, terkait dengan investasi dan pendanaan yang didukung oleh pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menyediakan dana signifikan untuk membeli padi dan beras langsung dari para petani guna melindungi persediaan Cadangan Beras Publik (CBP) serta meredam fluktuasi harga. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah kenaikan tingkat inflasi dan melestarikan kelancaran suplai produk pertanian dalam negeri.
Peningkatan hasil panen menjadi empat kali per tahun, penggunaan tenaga kerja yang signifikan, serta luas area budidaya merupakan dasar untuk keuntungan bersaing Indonesia dalam bidang pertanian. Melalui kombinasi kebijakan yang menyeluruh, perkembangan teknologi baru, dan penegasan struktur organisasi para petani, hal ini semestinya memungkinkan Indonesia menambah produktivitas, mengamankan pasokan makanan, dan meraih posisi kompetitif beras di pasar lokal maupun global dengan cara yang berkesinambungan melebihi negara berklimat empat musiman seperti Jepang.
